KEBIJAKAN PEMERINTAH
DI MASA ORDE BARU
Sebagaimana kita ketahui bahwa Orde baru itu lahir sebagai
upaya untuk memperbaiki kesalahan atas penafsiran pancasila dan UUD 1945.
Cita-cita
yang diusung oleh Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen. Cita-cita itulah yang kemudian diharapkan dapat mendorong
terciptanya stabilitas politik nasional.
Disamping
itu, bersamaan dengan mewujudkan cita-cita itu tatanan perekonomian pun
diperbaiki sehingga Indonesia dapat keluar dari keterpurukan dan tercapainya
jehidupan masyarakat yang sejahtera.
A. Kebijakan
Ekonomi dan Politik
pada hari kamis pukul 19.30 WIB
tanggal 23 Februari 1967, presiden soekarno menyerahkan tongkat kekuasaan
negara kepada jenderal Soeharto selaku pengemban TAP MPRS No.IX Tahun 1967.
kemudian tanggal 7-12 maret 1967, MPRS menyelenggarakan sidang
dengan hasil ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967
dengan isi mencabut kekuasan pemerintahan negara dan menarik kembali
mandat MPRS dan presiden Soekarno.
sehingga pada tanggal 12 maret 1967 jenderal Soeharto diambil
sumpahnya dan dilantik sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia, dan
pelantikan ini secara legal formal telah berakhirnya masa kekuasaan orde lama
dan digantikan orde baru.
1. STABILISASI EKONOMI
pelaksanaan
pembangunan Orde Baru bertumpu kepada program yang dikenal dengan sebutan Trilogi Pembangunan,
yaitu :
a)
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju
kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
b)
Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi
c)
Stabilisasi nasional yang sehat dan dinamis
pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30
tahun) dilakukan orde baru secara periodik 5 tahunan yang disebut Pelita (
Pembangunan lima tahun ) . Pembangunan itu sebagai berikut :
a. Pelita I
dilaksanakan mulai 1 april 1969
sampai 31 maret 1974 dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup
rakyat dan sekaligus meletakkan
dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya. Pelita 1 lebih
menekankan pada pembangunan bidang pertanian.
b. Pelita II
dilaksanakan mulai 1 april 1974.
sasaran utama Pelita II yaitu tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana
dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.
c. Pelita III
pelita III dimulai pada 1 april 1979
sampai 31 maret 1984. yang menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan tekanan
pada asas pemerataan.
2. STABILITAS POLITIK
A.
Penyederhanaan partai politik
·
pada
tahun 1971 pemerintah melakukan pengelompokan partai, hasilnya, parpol islam
seperti NU, Permusi, PSII, dan perti tergabung dalam kelompok Persatuan
Pembangunan. Dan partai-partai nasionalis seperti partai Katolik, Parkindo,
PNI, dan IPKI tergabung dalam kelompok demokrasi Pembangunan. selain kedua kelompok tersebut ada pula kelompok
golongan karya (GOLKAR)
·
memasuki
tahun 1973 parpol-parpol melakukan fusi yaitu kelompok Persatuan Pembangunan
berganti nama menjadi Partai Oersatuan Pembangunan (PPP) dan kelompok demokrasi
Pembangunan berganti nama menjadi Partai Demokratis Indonesia (PDI).
B. Melakukan Penataran P-4
tujuan
Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila) atau Ekaprasetia
Pancakarsa adalah membentuk manusia yang dalam keadaan apapun secara konsisten
dan konsekuen mengamalkan Pancasila.
C. Dwifungsi ABRI
Dwifungsi
ABRI atau peran ganda ABRI adalah peran hankam dan sosial. Menurut pasal 27
ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang
sama, maka lembaga MPR/DPR dan DPRD, TNI/Polri, mendapat jatah kursi dengan
pengangkatan
Sekian penjelasan saya tentang
kebijakan pemerintah pada zaman orde baru, semoga penjelasan ini bisa
bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kawan semua.
Share This :
comment 0 komentar
more_vert